jemarisakato.org, Mentawai – Pada Selasa (22/04), telah dilaksanakan Workshop Reaktivasi Kelompok Kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kepulauan Mentawai di Graha Viona, Sipora Jaya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meluncurkan kembali FPRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai, menyusun dan menyepakati rencana kerja tahunan dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim inklusif, serta memperkenalkan dan mensimulasikan penggunaan alat pantau kinerja Forum PRB API Inklusif di wilayah tersebut.
Workshop ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Lahmuddin Siregar. Dalam sambutan sekaligus pembukaan kegiatan, Martinus Dahlan menyampaikan, “Program GREAT yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan membenahi tata kelola kebencanaan serta adaptasi perubahan iklim secara inklusif. Harapannya, program ini menjadi investasi penting bagi seluruh masyarakat Mentawai dalam mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim. Dengan reaktivasi FPRB, kita berharap forum ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PRB. Ini adalah langkah penting untuk membangun ketangguhan masyarakat Mentawai.”
Senada dengan itu, Cakra Haji, selaku Program Manager GREAT Mentawai, juga menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam forum ini. "Kita perlu membangun kembali koordinasi lintas sektor yang melibatkan lima pilar, yakni akademisi, aktivis, masyarakat sipil, media, dan pemerintah daerah. Forum ini menjadi platform yang tepat untuk peningkatan kapasitas bersama, serta mendorong Mentawai menjadi contoh dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Dengan FPRB yang aktif, masyarakat akan lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana," ujarnya.
FPRB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebenarnya sudah terbentuk cukup lama, namun belum memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah daerah. Melalui workshop ini, forum tersebut akhirnya dikukuhkan secara resmi dengan penyerahan SK kepada anggota FPRB Mentawai. SK yang diberikan berlaku hingga Desember 2025 dan diharapkan dapat diperbarui setelah masa berlaku berakhir. Melalui SK ini DPM Kabupaten Mentawai berharap agar semua anggota FPRB bisa berkomitmen penuh dalam pelaksanaan program kerja mereka. Sehingga dapat menjadi orang-orang yang terlebih dahulu turun membantu jika terjadinya bencana.
Workshop reaktivasi ini berlangsung hingga Rabu (23/04), diikuti lebih dari 45 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, pengurus Forum PRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta perwakilan Forum Inklusi Desa (FID) dari desa dampingan JEMARI Sakato.
Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Cakra Haji, dengan narasumber Rudi Rainaldi (Kalaksa BPBD Sumbar) secara daring, serta Emilia (Sekretaris BAPPEDA Mentawai) dan Taufika Hardi (Sekretaris FPRB Mentawai) secara langsung.
Dalam diskusi, para narasumber membahas berbagai topik penting, seperti isu kebencanaan, pengelolaan anggaran kebencanaan, dan aktivasi Forum PRB API Inklusif di Mentawai. Salah satu fokus utama workshop ini adalah memperkenalkan dan mensimulasikan penggunaan alat pantau kinerja Forum PRB API Inklusif, yakni Performance Score Card. Alat ini dikenalkan oleh Nuwirman dan Syafrimet Azis, dan dirancang untuk mengukur kinerja forum setiap tiga bulan sekali guna memantau perkembangan secara berkala. Penilaian mandiri awal menunjukkan bahwa kinerja FPRB Kabupaten Kepulauan Mentawai masih perlu banyak peningkatan. Oleh karena itu, evaluasi berkala diharapkan dapat membantu forum terus memperbaiki dan meningkatkan dedikasi mereka ke depan.
Sebagai hasil akhir dari kegiatan, forum berhasil menyusun matriks rekomendasi rencana kerja berdasarkan hasil penilaian score card yang dilakukan. Matriks ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan forum hingga masa SK berakhir.
Reaktivasi FPRB Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penggunaan alat pantau kinerja berbasis Performance Score Card, diharapkan FPRB dapat menjalankan perannya secara optimal. Langkah ini menjadi fondasi strategis dalam menciptakan Mentawai yang lebih siap, responsif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Penulis: Ulfa Azizah Febryzalita
Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya,
Instagram: @jemari.sakato
Facebook: JEMARI Sakato
Linkedin: JEMARI Sakato
Youtube: JEMARI Sakato