jemarisakato.org, Padang – Keberhasilan sebuah pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat pembangunan. Karena itu, pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui Workshop GEDSI yang diselenggarakan JEMARI Sakato pada (3/05) hingga (4/05), peserta diajak untuk memahami berbagai persoalan ketidaksetaraan yang masih terjadi di lingkungan sosial. Diskusi diawali dengan refleksi pengalaman hidup peserta sebagai perempuan maupun laki-laki. Dari berbagai pengalaman tersebut muncul pemahaman bahwa gender bukan sekadar perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial yang membentuk peran, hak, kewajiban, dan harapan masyarakat terhadap perempuan maupun laki-laki.
Melalui diskusi partisipatif, peserta mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan gender yang masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan sering kali menghadapi beban kerja ganda dalam rumah tangga dan ruang publik. Di sisi lain, laki-laki juga menghadapi tekanan sosial yang mengharuskan mereka selalu kuat dan tidak menunjukkan kerentanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dapat memengaruhi kehidupan setiap individu dengan cara yang berbeda.
Workshop juga membahas fenomena glass ceiling , yaitu hambatan tidak terlihat yang membatasi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hambatan ini sering kali tidak tampak secara langsung, tetapi hadir melalui budaya, kebijakan, maupun cara pandang yang berkembang di masyarakat.
Selain isu gender, pembahasan juga menekankan pentingnya inklusi sosial bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Program pembangunan sering kali telah dirancang untuk menjangkau semua orang, namun pada praktiknya masih terdapat berbagai hambatan akses. Salah satu contoh yang dibahas adalah fasilitas toilet yang terlihat ramah disabilitas karena memiliki ruang yang luas, tetapi tidak dapat digunakan secara optimal karena ukuran pintunya terlalu sempit untuk kursi roda. Contoh tersebut menunjukkan bahwa inklusi tidak cukup hanya menjadi konsep, tetapi harus diwujudkan dalam setiap detail pelaksanaan program.
Partisipasi kelompok rentan menjadi salah satu prinsip utama dalam pendekatan GEDSI. Keterlibatan mereka penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Ketika kelompok rentan dilibatkan sejak tahap perencanaan, peluang terciptanya program yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan akan semakin besar.
Pada sesi berikutnya, peserta mendalami konsep diskriminasi berlapis atau interseksionalitas. Seseorang dapat mengalami lebih dari satu bentuk diskriminasi secara bersamaan, misalnya karena gender, kondisi ekonomi, usia, atau disabilitas. Oleh sebab itu, setiap individu perlu memahami bahwa pengalaman hidup seseorang tidak selalu sama dan tidak dapat disederhanakan dalam satu sudut pandang.
Diskusi GEDSI juga dikaitkan dengan konteks sosial budaya Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Pembahasan ini menjadi ruang refleksi untuk melihat bagaimana nilai budaya dapat menjadi modal sosial yang mendukung partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar prinsip kesetaraan dan inklusi terus diperkuat dalam berbagai ruang kehidupan.
Penerapan GEDSI dalam program-program JEMARI Sakato menjadi contoh nyata bagaimana prinsip inklusi dapat diterjemahkan ke dalam praktik lapangan. Pada Program PPS yang berfokus pada penguatan kehutanan sosial di Pasaman Barat, perempuan turut dilibatkan dalam kelompok usaha perhutanan sosial dan kelompok kerja yang dibentuk. Pendekatan ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan.
Sementara itu, dalam Program PRIME ( Poskesri and Rural Health Improvement through Mentoring Empowerment) , pendekatan GEDSI diterapkan melalui kegiatan kesehatan masyarakat yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara. Edukasi tidak hanya diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, tetapi juga kepada suami dan keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan. Penguatan kapasitas kader juga dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Workshop ini turut membahas berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG), mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pemahaman terhadap berbagai bentuk kekerasan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban.
Melalui penguatan kapasitas GEDSI, JEMARI Sakato terus mendorong pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun. Kesetaraan gender, penghormatan terhadap keberagaman, akses yang inklusif, serta partisipasi bermakna kelompok rentan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan berkelanjutan. GEDSI bukan sekadar konsep, tetapi sebuah komitmen untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, didengar, dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan.
Penulis: Nindy Dwi Syahira
Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya,
Instagram: @jemari.sakato
Facebook: JEMARI Sakato
Linkedin: JEMARI Sakato
Youtube: JEMARI Sakato