jemarisakato.org, Mentawai – Kerentanan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap bencana menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat setempat. Sebaran permukiman yang terpencil serta keterbatasan akses layanan darurat menjadi kesiapsiagaan berbasis komunitas sebagai kunci dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), khususnya di desa dampingan Program GREAT Mentawai yang dijalankan oleh JEMARI Sakato.
Untuk memperkuat peran tersebut, JEMARI Sakato melakukan kegiatan Musyawarah Desa dalam mengidentifikasi dan menetapkan jalur evakuasi, tempat pengungsian, rambu, serta papan informasi untuk Desa Matobe dan Desa Sidomakmur pada bulan Februari lalu. Musyawarah ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Aksi Komunitas Desa serta Rencana Kontijensi Banjir Desa. Musyawarah dihadiri oleh perwakilan dusun, masyarakat terdampak bencana, pemerintah desa, dan perwakilan kelompok desa, seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB).
Pelibatan KSB dinilai strategis karena peranannya yang penting sebagai penggerak kesiapsiagaan berbasis komunitas. Namun demikian, KSB yang ada masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan latar belakang dan kapasitas anggota, keterbatasan pengalaman dalam penanganan situasi darurat, serta belum optimalnya pemahaman terhadap peran, fungsi, dan mekanisme kerja KSB dalam sistem penanggulangan bencana desa. Untuk itu, melibatkan KSB masing-masing desa dianggap sangat penting karena menjadi aktor yang tepat untuk menggali informasi kepada masyarakat mengenai kondisi wilayah desa masing-masing, termasuk area rawan dan zona aman yang dapat dijadikan jalur serta titik evakuasi.
Di Desa Sidomakmur, fokus pembahasan adalah penguatan Rencana Kontijensi (Renkon) Banjir yang sudah disepakati pada kegiatan yang lalu dan inventarisasi alat kebencanaan yang ada di desa. Dalam musyawarah yang dilakukan, disepakati bahwasanya jalur evakuasi harus mudah dijangkau dan tidak melalui area yang berpotensi terendam banjir. Selain itu, titik kumpul yang direncanakan berada di lokasi yang relatif lebih aman, mudah diakses oleh masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat berkumpul sementara selama adanya penanganan lebih lanjut. Selain itu, masyarakat juga membahas rencana pemasangan tenda atau plang penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali lokasi dalam situasi darurat.
Sementara di Desa Matobe, masyarakat mengidentifikasi inventaris kebencanaan yang mereka miliki, jalur evakuasi, serta kebutuhan pendukung kesiapsiagaan bencana di dusun mereka. Dalam diskusi ini, masyarakat telah memiliki kesepakatan bersama terkait jalur evakuasi, titik evakuasi, serta rencana pemasangan rambu dan papan informasi kebencanaan untuk desa. Selain itu, pemerintah desa juga menjadikan musyawarah ini sebagai bagian penting dalam memperkuat dokumen kesiapsiagaan desa serta dasar dalam penyempurnaan Rencana Kontijensi Banjir Desa.
Melalui proses partisipatif ini, kesiapsiagaan masyarakat diharapkan semakin terbangun secara mandiri dan terkoordinasi. Penetapan jalur dan titik evakuasi yang jelas dan aksesibel, menjadi langkah konkret dalam memastikan seluruh warga desa, tanpa terkecuali, dapat terlindungi saat terjadi bencana.
Penulis: Ulfa Azizah Febryzalita
Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya,
Instagram: @jemari.sakato
Facebook: JEMARI Sakato
Linkedin: JEMARI Sakato
Youtube: JEMARI Sakato